MATARAM, PERSBIRU.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, beras, dan pupuk masih dalam kondisi terkendali serta mencukupi kebutuhan masyarakat.
Pemantauan distribusi terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi kendala di lapangan sekaligus menjaga agar kebutuhan rumah tangga dan sektor pertanian tetap terpenuhi.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, berdasarkan laporan instansi terkait, ketersediaan sejumlah komoditas strategis tersebut masih terjaga.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat agar berbelanja secara wajar dan tidak melakukan pembelian berlebihan hanya karena menerima informasi mengenai kelangkaan yang belum terverifikasi.
Penegasan itu disampaikan Iqbal pada Senin (19/10/2026), di Kantor Gubernur NTB, Mataram, setelah menerima laporan dari Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTB, Sales Branch Manager PT Pertamina NTB, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB.
Menurut Iqbal, kepastian pasokan harus diikuti dengan distribusi yang lancar hingga ke masyarakat. Karena itu, Pemprov NTB terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia serta mengantisipasi persoalan yang berpotensi menghambat penyaluran.
Pemerintah juga meminta masyarakat untuk mengutamakan informasi resmi dalam menyikapi perkembangan kondisi pasokan.
Langkah tersebut dinilai penting agar kabar yang belum dipastikan kebenarannya tidak memicu kekhawatiran berlebihan maupun pembelian dalam jumlah yang melampaui kebutuhan.
Di sektor pangan, pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan pangan dari Presiden melalui Bulog bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB. Penyaluran tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026.
Bantuan dengan alokasi tiga bulan itu berupa total 30 kilogram beras bagi setiap keluarga penerima manfaat.
Program ini diharapkan membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga yang berhak menerima bantuan.
Penyaluran bantuan pangan menjadi salah satu langkah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh dukungan di tengah kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah bersama Bulog dijadwalkan mengoordinasikan pelaksanaannya agar bantuan dapat disalurkan sesuai sasaran.
Meski demikian, kelancaran distribusi tetap menjadi perhatian. Ketersediaan beras di tingkat pasokan perlu diikuti penyaluran yang tepat agar manfaat bantuan dapat dirasakan oleh keluarga penerima di berbagai wilayah NTB.
Pada sektor energi, Pertamina melaporkan bahwa pasokan BBM dan LPG di wilayah NTB berada dalam kondisi mencukupi kebutuhan masyarakat.
Pemantauan dilakukan terhadap jalur pasokan dan distribusi, termasuk melalui Depo Ampenan, Depo Badas, dan Depo Bima.
Ketiga jalur tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menjaga kelancaran penyaluran BBM ke berbagai wilayah.
Pemantauan distribusi diperlukan agar potensi hambatan dapat diantisipasi sedini mungkin. Dengan koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina, penyaluran diharapkan tetap berjalan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi untuk aktivitas sehari-hari.
Pemprov NTB menegaskan akan terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti apabila ditemukan kendala distribusi.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga pada kelancaran penyalurannya hingga menjangkau masyarakat.
Selain pangan dan energi, ketersediaan pupuk juga menjadi perhatian pemerintah, terutama untuk mendukung kebutuhan petani di NTB.
Perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB melaporkan bahwa kegiatan bongkar muat pupuk dalam jumlah memadai sedang berlangsung di Pelabuhan Lembar.
Aktivitas tersebut menjadi bagian dari rantai pasokan pupuk yang perlu dipastikan berjalan lancar sebelum didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah NTB.
Pupuk bersubsidi, termasuk pupuk NPK, menjadi salah satu komoditas penting bagi sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan mendukung kebutuhan petani.
Kelancaran distribusi pupuk menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar pasokan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Pemerintah juga akan menindaklanjuti persoalan yang ditemukan di lapangan melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Upaya memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga turut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTB.
Dalam rapat koordinasi melalui konferensi video, para bupati dan wali kota melaporkan bahwa kondisi di wilayah masing-masing masih terkendali.
Laporan tersebut menjadi bahan bagi Pemprov NTB untuk memantau perkembangan situasi sekaligus mengantisipasi potensi gangguan terhadap pasokan maupun distribusi komoditas strategis.
Ke depan, koordinasi dengan Bulog, Pertamina, PT Pupuk Indonesia, serta pemerintah kabupaten/kota akan terus diperkuat.
Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Gubernur Iqbal pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi NTB tetap aman dan kondusif.
Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terkonfirmasi dan tetap mengacu pada informasi resmi dari pemerintah maupun instansi berwenang.
Pemerintah, tegasnya, akan terus memantau perkembangan pasokan dan distribusi BBM, LPG, beras, serta pupuk agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Dengan pengawasan dan koordinasi lintas instansi, Pemprov NTB berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan strategis sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi pasokan di daerah.(PB03)
