MATARAM, PERSBIRU.COM – Perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pendidikan berasrama menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meminta penyusunan konsep akreditasi khusus untuk memastikan lembaga pendidikan berasrama memiliki standar perlindungan yang ramah anak dan perempuan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi Pemprov NTB dan Polda NTB dalam mencegah kekerasan serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi peserta didik. Sekolah Rakyat juga masuk dalam cakupan rencana akreditasi tersebut.
Komitmen itu disampaikan Gubenrur Iqbal saat menerima silaturahmi jajaran Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTB, di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (19/10/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati.
Koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, terutama dalam upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan kelompok rentan di lingkungan pendidikan.
Gubernur Iqbal menegaskan, lembaga pendidikan tidak cukup hanya berfungsi sebagai tempat belajar. Sekolah, termasuk lembaga pendidikan berbasis asrama, juga harus mampu memberikan rasa aman dan memastikan anak-anak serta perempuan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan di NTB, terutama yang berbasis asrama, menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dan perempuan. Pemerintah daerah siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pencegahan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polda NTB,” tegas Gubernur Iqbal.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Iqbal meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) NTB menyusun draf konsep akreditasi bagi lembaga pendidikan berasrama yang ramah anak dan perempuan.
Penyusunan konsep tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pelibatan lintas sektor diharapkan dapat menghasilkan standar perlindungan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik sekaligus dapat diterapkan di lingkungan pendidikan.
Rencana akreditasi ini menjadi salah satu langkah yang diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan.
Dengan adanya standar perlindungan yang jelas, lembaga pendidikan berasrama diharapkan semakin memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta pemenuhan hak anak dan perempuan.
Namun, penyusunan konsep akreditasi tersebut masih menjadi tahap awal. Diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk merumuskan standar, mekanisme penerapan, serta pelaksanaan evaluasi terhadap lembaga pendidikan yang menjadi sasaran program.
Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati menyampaikan apresiasi atas dukungan dan arahan Gubernur NTB terhadap kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang dilaksanakan Polda NTB.
Menurut Pujawati, dukungan pemerintah daerah tidak hanya disampaikan secara umum, tetapi juga disertai arahan teknis bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk mendorong implementasi program pencegahan di lapangan.
“Hadirnya kami adalah untuk mengucapkan terima kasih atas beberapa dukungan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Provinsi NTB terhadap kegiatan-kegiatan dalam rangka harkamtibmas yang diselenggarakan oleh Polda NTB,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu fokus koordinasi tersebut adalah penerapan sistem akreditasi khusus bagi sekolah berasrama.
Program ini diharapkan dapat memastikan lembaga pendidikan memperhatikan standar perlindungan yang berpihak pada kepentingan anak dan perempuan.
Sekolah Rakyat juga akan dimasukkan dalam cakupan rencana akreditasi tersebut. Dengan demikian, upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman diharapkan menjangkau berbagai bentuk lembaga pendidikan berasrama.
“Sekolah Rakyat dimasukkan sebagai bagian dari adanya akreditasi terhadap sekolah yang berasrama, sehingga semua ramah anak dan perempuan,” tambah Pujawati.
Pertemuan tersebut turut dihadiri pejabat dari Bagian Perencanaan serta Biro Logistik Polda NTB yang mendampingi Kombes Pol Ni Made Pujawati.
Koordinasi antara Pemprov NTB dan Polda NTB diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan sekaligus mendukung penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dan kejahatan yang menyasar anak serta perempuan.
Melalui rencana penyusunan akreditasi sekolah berasrama, pemerintah daerah dan kepolisian mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.
Ke depan, efektivitas upaya tersebut akan bergantung pada kejelasan standar perlindungan, keterlibatan para pemangku kepentingan, serta konsistensi penerapannya di setiap lembaga pendidikan yang menjadi sasaran.
Dengan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, perlindungan anak dan perempuan di NTB diharapkan tidak berhenti pada komitmen, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.(PB03)
