LOMBOK BARAT, PERSBIRU.COM – Perbedaan pilihan politik tidak seharusnya merusak hubungan persaudaraan. Pesan itulah yang disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, H. Fauzan Khalid, saat mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kebersamaan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di sejumlah wilayah di Pulau Lombok.
Menurut Fauzan Khalid, kontestasi politik di tingkat desa maupun daerah harus disikapi secara dewasa. Masyarakat boleh berbeda pandangan dalam menentukan pemimpin, tetapi kerukunan, hubungan kekeluargaan, dan persaudaraan harus tetap terjaga.
“Mari kita jaga kebersamaan dan persatuan. Tentu hal ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di masyarakat,” kata Fauzan Khalid saat menjadi khatib salat Jumat di Masjid Baitul Makmur, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (16/10/2026).
Di hadapan para jemaah, Fauzan Khalid menekankan bahwa kebersamaan merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang aman, rukun, dan damai.
Ketika ikatan sosial terpelihara dengan baik, masyarakat akan lebih mudah menumbuhkan kepedulian, saling menghormati, serta menjaga satu sama lain.
Pesan tersebut dinilai relevan di tengah dinamika politik yang berpotensi memengaruhi hubungan antarwarga.
Terlebih, dalam kontestasi seperti Pilkades, perbedaan pilihan kerap terjadi di lingkungan yang memiliki kedekatan sosial dan kekeluargaan.
Fauzan Khalid mengingatkan bahwa perbedaan pilihan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Setiap orang memiliki pertimbangan, pandangan, dan alasan masing-masing dalam menentukan sosok pemimpin yang dianggap mampu mewakili harapan mereka.
Karena itu, perbedaan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk saling bermusuhan, merendahkan pilihan orang lain, apalagi memutus hubungan silaturahmi.
“Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun hubungan baik dengan keluarga, teman, dan tetangga harus tetap menjadi yang utama,” tegas Fauzan Khalid, yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat selama dua periode, 2016–2024.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kerukunan selama berlangsungnya berbagai pesta demokrasi, baik pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah (Pilkada), maupun pemilihan umum (Pemilu).
Menurut Fauzan Khalid, sikap saling menghormati menjadi kunci agar perbedaan politik tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Masyarakat perlu memahami bahwa setiap warga memiliki hak untuk menentukan pilihan tanpa harus mendapatkan tekanan atau perlakuan buruk dari pihak lain.
Ia menegaskan, kompetisi politik pada dasarnya berlangsung dalam kurun waktu tertentu, sedangkan hubungan persaudaraan dan kehidupan bermasyarakat akan terus berjalan setelah kontestasi berakhir.
“Perbedaan pilihan bukanlah alasan untuk memutus silaturahmi. Pilkades atau pemilu lain hanyalah peristiwa politik sesaat. Persaudaraan dan kebersamaan adalah investasi sosial seumur hidup,” ujarnya.
Pesan ini menempatkan persatuan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya bagi peserta kontestasi politik, melainkan juga seluruh elemen masyarakat.
Dengan menjaga komunikasi dan menghargai perbedaan, warga diharapkan dapat menjalani proses demokrasi tanpa mengorbankan keharmonisan lingkungan.
Selain menyoroti persatuan dalam kehidupan politik, Fauzan Khalid juga mengajak masyarakat membangun perilaku sosial yang baik dengan berpedoman pada ajaran Islam.
Dalam khotbahnya, anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan NTB II/Pulau Lombok tersebut mengingatkan pentingnya menjauhi tiga perilaku yang dapat merusak hubungan antarmanusia, yakni su’udzon, tajassus, dan ghibah.
Su’udzon merupakan prasangka buruk terhadap orang lain, tajassus berarti mencari-cari kesalahan atau aib seseorang, sedangkan ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang tidak disukainya ketika hal tersebut dibicarakan.
Fauzan Khalid mengingatkan bahwa kebiasaan berprasangka tanpa dasar, mencari-cari kesalahan, dan membicarakan keburukan orang lain dapat memicu kesalahpahaman serta memperlebar jarak di tengah masyarakat.
Dalam suasana menjelang kontestasi politik, perilaku tersebut perlu dihindari karena informasi yang belum terverifikasi dan prasangka yang tidak berdasar dapat memperkeruh hubungan antarpendukung maupun antarkelompok masyarakat.
Sebagai gantinya, ia mendorong masyarakat untuk mengedepankan husnudzon atau berprasangka baik serta melakukan tabayyun, yakni memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terpancing kabar yang belum jelas kebenarannya, tidak menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan pembicaraan, dan tetap menjaga kehormatan sesama.
Sikap tersebut penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat menghadapi perbedaan pandangan mengenai calon pemimpin.
Dengan mengedepankan klarifikasi, etika komunikasi, dan penghormatan terhadap sesama, potensi kesalahpahaman dapat ditekan.
Fauzan Khalid kembali menegaskan bahwa kehidupan bermasyarakat yang damai harus dibangun melalui sikap saling menghargai dan perilaku yang baik.
Persatuan tidak cukup hanya disampaikan sebagai ajakan, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam interaksi sehari-hari.
Pengalaman Fauzan Khalid di bidang pemerintahan dan kepemiluan turut menjadi latar belakang pesannya mengenai pentingnya menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi. Ia pernah menjabat Ketua KPU NTB periode 2008–2013 sebelum memimpin Kabupaten Lombok Barat selama dua periode.
Kini, sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, ia mengajak masyarakat Pulau Lombok untuk tetap menjadikan kerukunan sebagai prioritas di tengah dinamika politik.
“Sekali lagi, mari kita jaga kebersamaan dalam bermasyarakat. Ini tentu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, rukun, dan damai,” jelas Fauzan Khalid, alumnus Fakultas Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.
Pesan yang disampaikan dalam khotbah Jumat itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemilihan pemimpin, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.
Di tengah kontestasi politik yang datang silih berganti, masyarakat tetap memiliki kepentingan yang sama: hidup berdampingan dengan aman, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan membangun lingkungan yang harmonis.
Sebab, ketika pesta demokrasi berakhir, warga tetap hidup bertetangga, bekerja sama, dan saling membutuhkan. Menjaga persatuan karena itu bukan sekadar pilihan, melainkan modal sosial penting untuk merawat kedamaian di Lombok.(PB03)
