MATARAM, PERSBIRU.COM – Ancaman gempa bumi dan tsunami tak bisa diprediksi secara pasti. Karena itu, kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan peringatan dini, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang solid, prosedur penanganan yang teruji, dan respons cepat dari seluruh pihak.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperkuat kesiapsiagaan daerah melalui simulasi penanggulangan bencana lintas sektor pada 19–22 Oktober 2026.

Kegiatan yang melibatkan unsur terkait ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana di NTB, terutama dalam menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami.

Simulasi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menguji kesiapan prosedur, memperbaiki pola komunikasi, serta memastikan setiap instansi memahami peran dan tanggung jawabnya ketika situasi darurat terjadi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Sadimin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah yang memiliki potensi ancaman bencana.

“Simulasi ini merupakan langkah antisipasi kita di daerah dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami. Ancaman bencana tidak dapat kita prediksi secara pasti, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” ujarnya.

Menurut Sadimin, NTB menghadapi beragam potensi ancaman bencana, termasuk aktivitas gunung api. Kondisi geografis dan karakteristik ancaman tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus memperkuat kemampuan antisipasi dan penanganan, baik melalui kesiapan sumber daya maupun peningkatan kapasitas seluruh unsur yang terlibat.

Dalam situasi darurat, kecepatan respons menjadi faktor penting. Namun, kecepatan saja tidak cukup apabila tidak didukung pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang berjalan efektif.

Karena itu, simulasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan langkah penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam satu mekanisme yang terarah.

Sadimin menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas BPBD.

Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing agar upaya mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan dapat berjalan lebih efektif.

Sinergi antarlembaga menjadi krusial ketika bencana terjadi. Dalam kondisi darurat, informasi harus tersampaikan dengan cepat, kebutuhan di lapangan perlu segera diidentifikasi, dan langkah penanganan harus disesuaikan dengan situasi yang berkembang.

Melalui simulasi ini, setiap unsur diharapkan semakin memahami tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi atau upaya mengurangi risiko, mekanisme koordinasi saat keadaan darurat, hingga penentuan langkah pemulihan berdasarkan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Simulasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem dan tahapan penanganan bencana, termasuk mekanisme mitigasi yang harus dilakukan. Kita ingin seluruh pihak semakin siap ketika menghadapi situasi darurat,” kata Sadimin.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai latihan formal. Lebih dari itu, simulasi harus menjadi bahan evaluasi untuk menemukan kekurangan dalam mekanisme kerja, memperbaiki komunikasi, dan meningkatkan kemampuan setiap unsur dalam merespons ancaman bencana.

Selain meningkatkan kesiapan melalui simulasi, Pemprov NTB juga memperkuat dukungan teknologi dalam sistem informasi kebencanaan.

Salah satu langkah yang dikembangkan ialah aplikasi SIAGA NTB melalui kolaborasi BPBD dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB.

Aplikasi SIAGA NTB dirancang untuk mendukung sistem peringatan dini berbagai jenis bencana sekaligus menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana di wilayah NTB.

Keberadaan kanal pelaporan tersebut diharapkan membantu penyampaian informasi dari lapangan sehingga kejadian yang membutuhkan penanganan dapat lebih cepat diketahui oleh pihak terkait.

Informasi yang masuk juga dapat menjadi salah satu acuan untuk mengidentifikasi jenis kejadian, menentukan langkah penanganan, serta mendukung perencanaan pemulihan sesuai kebutuhan di lapangan.

Meski demikian, teknologi perlu berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga.

Informasi yang cepat hanya akan memberikan manfaat optimal apabila ditindaklanjuti melalui prosedur yang jelas dan respons yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Karena itu, penguatan aplikasi SIAGA NTB dan pelaksanaan simulasi menjadi bagian dari upaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi.

Masyarakat juga diharapkan semakin memahami pentingnya informasi kebencanaan dan berperan aktif dalam mendukung upaya pengurangan risiko.

Sementara itu, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Roswanto, S.Pd., M.M., dalam laporan panitia menyampaikan bahwa simulasi merupakan instrumen penting untuk menguji mekanisme kerja penanggulangan bencana antarlembaga.

Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan pemahaman mengenai kebencanaan, serta memastikan prosedur mitigasi dan penanganan darurat dapat diterapkan secara efektif.

Simulasi lintas sektor juga menjadi kesempatan untuk menilai kesiapan setiap unsur, termasuk dalam hal komunikasi dan koordinasi ketika menghadapi situasi darurat.

Evaluasi dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sistem penanggulangan bencana agar lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

BNPB bersama BPBD Provinsi NTB berkomitmen mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan mitigasi secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut penting mengingat penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan sistem, dukungan sumber daya, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Melalui simulasi yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026, Pemprov NTB diharapkan dapat memperkuat kesiapan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami sekaligus meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi.

Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat bantuan diberikan setelah bencana terjadi, tetapi juga oleh seberapa matang persiapan dilakukan sebelumnya.

Dengan prosedur yang teruji, komunikasi yang solid, dan keterlibatan masyarakat, upaya melindungi warga NTB dari risiko bencana diharapkan semakin kuat. “Mari kita bersama-sama mewujudkan NTB yang aman dan tangguh bencana,” ajak Sadimin.(PB03)