JAKARTA, PERSBIRU.COM – Ribuan pimpinan Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) dari berbagai daerah di Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada Oktober mendatang. Mereka dijadwalkan menghadiri pelantikan Pengurus Pusat APKLI Merah Putih periode 2026-2031 yang digelar pada 17 Oktober 2026.
Agenda tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKLI Merah Putih terbentuk melalui Musyawarah Nasional (Munas) VI pada 25-27 Agustus 2026, di Asrama Haji Jakarta Timur.
Ketua Panitia Pelantikan sekaligus Sekretaris Jenderal DPP APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago, mengatakan agenda pelantikan akan melibatkan unsur pimpinan wilayah dan pimpinan cabang APKLI dari seluruh Indonesia.
Keterlibatan pengurus tersebut mencakup wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta dari Miangas hingga Pulau Rote.
Menurut Saiful Chaniago, konsolidasi itu juga berkaitan dengan basis anggota APKLI yang disebut mencapai lebih dari 65,4 juta pelaku pedagang kaki lima dan UKM.
“Pelantikan ini bukan hanya seremoni, akan tetapi ini adalah konsolidasi revolusioner infrastruktur organisasi untuk membangun ekonomi kerakyatan Indonesia,” tegas Saiful Chaniago.
Saiful Chaniago menjelaskan, APKLI Merah Putih ingin memperluas peran organisasi sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat. Ekosistem yang dihimpun tidak hanya mencakup pedagang kaki lima, tetapi juga pelaku usaha di sektor hulu hingga hilir.
Di dalamnya termasuk petani, nelayan, peternak, home industry, industri rumah tangga, warung kelontong, pasar rakyat, pasar malam hingga bazar.
“Inilah kekuatan 65,4 juta UMKM dan 16 juta pasar rakyat yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Gagasan tersebut menjadi bagian dari arah baru APKLI Merah Putih yang akan dikonsolidasikan setelah pelantikan pengurus pusat periode 2026-2031.
Pelantikan kali ini mengusung tema “APKLI Merah Putih Bersama Usaha Kecil Menengah dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Wujudkan Ekonomi Tumbuh 8% Presiden Prabowo Subianto”.
Tema tersebut menempatkan pelaku usaha kecil, menengah, dan pedagang kaki lima sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi kerakyatan nasional.
Pasca pelantikan, APKLI Merah Putih menyiapkan sejumlah agenda strategis. Salah satu fokusnya adalah memperkuat struktur organisasi hingga tingkat daerah.
Konsolidasi kelembagaan ditargetkan mencakup DPP, pimpinan wilayah di 38 provinsi, hingga pimpinan cabang di 514 kabupaten/kota.
Selain memperkuat struktur internal, APKLI Merah Putih menyatakan akan mengawal lima program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lima program yang disebut menjadi fokus tersebut yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, serta program 3 Juta Rumah Rakyat.
Menurut Saiful Chaniago, keterlibatan pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima dalam berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi.
Tak berhenti pada konsolidasi organisasi, APKLI Merah Putih juga mencantumkan sejumlah agenda kelembagaan dan ekonomi yang akan dikembangkan.
Di antaranya pembentukan Tim Percepatan Badan Perekonomian UMKM RI, program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP), Yayasan Dana Sosial PKL UKM Indonesia, serta Sentra Rantai Pasok Grosir Nusantara.
Organisasi ini juga menargetkan pembangunan Big Data PKL-UKM Indonesia yang ditargetkan terealisasi pada semester I 2028.
Data tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan basis informasi mengenai pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima di Indonesia, sekaligus mendukung proses konsolidasi organisasi dan pengembangan ekosistem usaha.
Di sisi lain, APKLI Merah Putih juga menyatakan akan membangun sinergi dengan sejumlah agenda dan institusi ekonomi nasional, termasuk Koperasi Merah Putih, Danantara, program hilirisasi nasional, serta GERPAS RI (Gerakan Revolusi Pasar Rakyat Indonesia).
Saiful Chaniago mengatakan APKLI Merah Putih juga mendukung pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) RI. Menurut dia, peningkatan penerimaan negara merupakan bagian penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi.
“Kami yakin, dengan kerja kolaboratif, base time strategy and management, ekonomi tumbuh 8% Presiden Prabowo Subianto pasti terwujud,” kata Saiful Chaniago.
Ia menegaskan, APKLI Merah Putih ingin mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan sektor ekonomi rakyat.
Konsolidasi organisasi, penguatan UMKM, pembangunan pasar rakyat, hingga pengembangan rantai pasok menjadi sejumlah instrumen yang disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Bagi APKLI Merah Putih, pelantikan pengurus pusat pada 17 Oktober 2026 bukan sekadar pergantian atau pengukuhan kepengurusan.
Agenda itu diposisikan sebagai titik awal untuk memperkuat mesin organisasi dan memperluas keterlibatan pelaku usaha rakyat dalam agenda ekonomi nasional.
“APKLI Merah Putih siap menjadi adrenalin baru ekonomi rakyat menuju Indonesia Emas 2045 dan puncak bonus demografi 2030,” pungkas Saiful Chaniago.(PB01)
