JAKARTA, PERSBIRU.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali mencatatkan capaian strategis di tingkat nasional. Melalui pendekatan diplomasi antarlembaga yang aktif dengan pemerintah pusat, NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Blue Economy atau ekonomi biru.
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Kesepakatan ini menjadi penanda kuat bahwa NTB mampu bergerak lebih cepat dalam menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan program strategis pemerintah pusat, sekaligus memperkuat posisi provinsi sebagai salah satu daerah yang serius mengembangkan sektor ekonomi maritim secara berkelanjutan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus proaktif membangun komunikasi, menyamakan visi, dan menghadirkan kolaborasi yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur Iqbal.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari paradigma baru tata kelola pemerintahan di NTB. Berbekal pengalaman sebagai diplomat, Gubernur Iqbal mendorong diplomasi antarlembaga agar hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak berhenti pada koordinasi administratif, melainkan berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat hadirnya berbagai program pembangunan di daerah.
Bagi Pemprov NTB, diplomasi bukan sekadar membangun relasi, tetapi menjadi instrumen untuk membuka ruang kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, serta menghadirkan lebih banyak program strategis nasional yang dapat diimplementasikan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kerja sama antara Pemprov NTB dan KKP RI berlaku selama lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis. Program tersebut mencakup sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi industri dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan.
Seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi biru.
Kesepakatan ini juga memperkuat integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut.
Sinkronisasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi investasi, mempercepat pembangunan sektor kelautan, sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Manfaat kerja sama ini diproyeksikan dapat dirasakan langsung oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, hingga masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.
Pendekatan ekonomi biru yang menjadi dasar kolaborasi ini juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya laut sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani Nota Kesepakatan strategis dengan KKP RI menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun secara intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu mempercepat implementasi kebijakan nasional di daerah.
Bagi Pemprov NTB, keberhasilan sebuah kerja sama tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Melalui diplomasi antarlembaga yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, Pemprov NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan lebih banyak program strategis yang mendukung kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi maritim, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(PB01)
