MATARAM, PERSBIRU.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data.
Sebanyak 921 data pembangunan dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini sedang diintegrasikan untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Langkah strategis tersebut dilakukan melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Melalui integrasi ini, pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan memiliki satu referensi data pembangunan yang sama, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program pembangunan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Lokakarya Persiapan Teknis Integrasi Data Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri yang berlangsung di Mataram, Senin (2/6/2026).
Kegiatan ini melibatkan produsen data, operator data, pengelola statistik sektoral, serta tim teknis dari seluruh OPD di lingkungan Pemprov NTB dengan dukungan Program SKALA.
Penguatan tata kelola data menjadi salah satu agenda prioritas Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam mendorong pembangunan yang lebih terukur dan berbasis bukti.
Pemerintah daerah meyakini bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas data yang menjadi landasan pengambilan keputusan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa integrasi data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan menggunakan referensi yang seragam.
“Pembangunan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Kita tidak ingin pembangunan berjalan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Pejabat yang akrab disapa AKA itu menjelaskan, lokakarya selama dua hari tersebut menjadi tahapan krusial sebelum integrasi sistem dilakukan secara menyeluruh.
Sejumlah aspek teknis masih perlu diselaraskan, mulai dari kode wilayah administrasi, standar data, metadata, hingga mekanisme interoperabilitas antarplatform.
“Integrasi data bukan sekadar menghubungkan dua portal atau dua aplikasi. Yang sedang dibangun adalah kesamaan referensi data pembangunan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbicara dengan data yang sama,” tegasnya.
Pemprov NTB menilai integrasi data akan memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan maupun kualitas pelayanan publik. Setidaknya terdapat tiga manfaat utama yang menjadi target dari kebijakan ini.
Pertama, menghasilkan kebijakan yang lebih akurat karena seluruh proses perencanaan menggunakan sumber data yang sama.
Kedua, meningkatkan efisiensi anggaran dengan mengurangi praktik pengumpulan data berulang oleh berbagai instansi.
Ketiga, memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat.
Menurut AKA, integrasi data juga menjadi solusi atas persoalan perbedaan angka yang selama ini kerap muncul antara data daerah dan data pusat.
“Sering kali kita menghadapi kondisi satu daerah tetapi memiliki banyak angka. Integrasi ini penting agar tidak ada lagi perbedaan data antara daerah dan pusat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis fakta,” katanya.
Sementara itu, Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi utama dalam mewujudkan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Menurutnya, kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada validitas dan konsistensi data yang digunakan dalam proses perumusannya.
Ia menilai keberhasilan implementasi program Satu Data tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan data yang dihasilkan.
“Ketika seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama, valid, dan terstandar, maka kualitas perencanaan pembangunan akan semakin baik dan program yang dijalankan akan lebih efektif,” ujarnya.
Saat ini, proses integrasi mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari indikator RPJMD, data makro pembangunan daerah, kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, hingga sektor pertanian, pariwisata, kelautan, serta perikanan.
Melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri, Pemprov NTB menargetkan terwujudnya satu referensi data pembangunan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, media, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dengan data yang semakin akurat, terintegrasi, dan terstandar, NTB optimistis mampu memperkuat berbagai kebijakan strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan pun diharapkan menjadi lebih modern, transparan, kolaboratif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(PB02)
