LAMPUNG, PERSBIRU.COM – Kerja sama antardaerah tak lagi cukup berhenti di meja pertemuan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai memperluas ruang kolaborasi dengan melihat langsung praktik pembangunan yang berjalan di tingkat desa.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memperkuat konektivitas dengan berbagai daerah, sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman dan praktik baik yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui kunjungan tim Pemerintah Provinsi NTB ke Lampung. Tim ini membawa sejumlah pejabat lintas sektor untuk menggali peluang kerja sama sekaligus melihat secara langsung program pembangunan yang dinilai relevan untuk dipelajari.
Rombongan terdiri atas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB H. Fathul Gani, Kepala Bappeda NTB Bq. Nelly Yuniarti, Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Mirza Amir Hamzah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian HL Wiranata, serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Muhammad Riadi.
Turut bergabung Sekretaris BRIDA Retno, Dahlanuddin, Tim Ahli Gubernur Lalu Fahrurrozi, serta Kepala Bidang P2M Bappeda NTB.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas pentingnya memperkuat hubungan antardaerah, membangun komunikasi lintas sektor, serta membuka peluang kerja sama dan pertukaran pengalaman pembangunan.
Setibanya di Kantor Gubernur Lampung, rombongan Pemprov NTB diterima Sekretaris Daerah Lampung Marindo Kurniawan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membicarakan berbagai potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan keunggulan masing-masing daerah.
Salah satu isu yang memiliki titik temu cukup kuat adalah pembangunan berbasis desa.
NTB memiliki Program Desa Berdaya, sementara Lampung mengembangkan Program Desaku Maju. Meski memiliki pendekatan berbeda, kedua program tersebut sama-sama menempatkan desa sebagai salah satu basis penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di NTB, Desa Berdaya dikembangkan melalui pendekatan Desa Berdaya Transformatif dan Desa Berdaya Tematik. Fokusnya mencakup penguatan masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta pembangunan ekonomi desa.
Sementara itu, Program Desaku Maju di Lampung diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi komoditas, penguatan kelembagaan ekonomi, pelatihan, serta dukungan sarana dan prasarana.
Kesamaan orientasi tersebut membuka peluang pertukaran pengalaman yang lebih konkret.
Desa tidak hanya diposisikan sebagai lokasi pelaksanaan program pemerintah, tetapi sebagai ruang tumbuh bagi produktivitas, kemandirian ekonomi, inovasi, dan penguatan masyarakat.
Untuk melihat implementasinya secara langsung, tim Pemprov NTB kemudian melanjutkan kunjungan ke Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara.
Di desa tersebut, rombongan diterima unsur pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa bersama jajaran terkait. Tim melihat sejumlah praktik pembangunan ekonomi yang dikembangkan melalui Program Desaku Maju.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan Pupuk Hayati Cair (PHC) yang dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian masyarakat. Pupuk tersebut juga dibagikan secara gratis kepada petani.
Selain itu, Desa Wonomarto mengembangkan pakan untuk ternak ayam petelur sebagai bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal.
Pengembangan sarana pascapanen juga menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut. Salah satunya melalui bed dryer, fasilitas pengering hasil pertanian yang digunakan untuk mempercepat proses pascapanen sekaligus membantu menjaga kualitas komoditas.
Keberadaan fasilitas tersebut juga membuka peluang peningkatan nilai tambah bagi hasil pertanian sebelum masuk ke tahap pemasaran.
Bagi NTB, praktik semacam ini menjadi relevan untuk dipelajari karena pengembangan Desa Berdaya juga membutuhkan ekosistem yang menghubungkan potensi lokal dengan produktivitas, kelembagaan ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga akses pasar.
Namun, pertukaran pengalaman tersebut bukan berarti menyeragamkan model pembangunan desa.
NTB dan Lampung memiliki karakteristik wilayah, komoditas unggulan, struktur ekonomi, serta kebutuhan masyarakat yang berbeda.
Karena itu, pengalaman dari satu daerah perlu dilihat sebagai referensi yang dapat disesuaikan dengan konteks daerah lainnya.
Justru perbedaan itulah yang membuka ruang kolaborasi.
Kerja sama antardaerah dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan pengalaman, pengetahuan, inovasi, dan pendekatan pembangunan yang telah diuji di lapangan.
Bagi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, membangun keterhubungan dengan daerah lain merupakan bagian dari upaya memperluas ruang kolaborasi pembangunan.
Hubungan antarpemerintah daerah tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi perlu diterjemahkan menjadi komunikasi produktif, pertukaran pengetahuan, dan peluang kerja sama yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Sebab, pembangunan tidak tumbuh dalam ruang yang terpisah.
Ia berkembang ketika daerah saling terhubung, berbagi pengalaman, dan membuka ruang untuk bekerja bersama.
Dari NTB dan Lampung, kerja sama tersebut mempertemukan bukan hanya dua pemerintah provinsi, tetapi juga dua pengalaman pembangunan desa yang dapat saling memperkaya—dengan satu tujuan yang sama: menjadikan desa sebagai ruang tumbuh bagi produktivitas, inovasi, dan kemandirian masyarakat.(PB03)
