JAKARTA, PERSBIRU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana melakukan evaluasi tarif Transjabodetabek pada Juni 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tarif layanan transportasi publik tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan layanan yang semakin luas di kawasan penyangga ibu kota.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan kajian tarif akan dilakukan secara menyeluruh sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait kebijakan tarif ke depan.

Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses transportasi umum.

“Kajian akan dilakukan secara menyeluruh sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait tarif Transjabodetabek,” kata Pramono.

Ia menjelaskan, sejumlah faktor akan menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi tarif Transjabodetabek. Mulai dari tingkat okupansi atau jumlah penumpang, biaya operasional layanan, hingga dampaknya terhadap mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Meski proses evaluasi dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026, Pemprov Jakarta belum memastikan adanya perubahan tarif.

Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, baik mempertahankan tarif yang berlaku saat ini, melakukan penyesuaian, maupun memilih opsi lain yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rencana evaluasi ini menjadi perhatian publik karena layanan Transjabodetabek terus berkembang dan semakin banyak dimanfaatkan warga sebagai moda transportasi andalan yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga.

Selain mempermudah mobilitas harian, keberadaan Transjabodetabek juga dinilai berkontribusi dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta membantu mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan metropolitan.

Dengan cakupan layanan yang terus meluas dan kebutuhan perjalanan masyarakat yang semakin tinggi, hasil evaluasi tarif Transjabodetabek pada pertengahan 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu kebijakan transportasi yang paling dinantikan oleh masyarakat Jabodetabek.(PB01)