BIMA, PERSBIRU.COM – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin mendekati tahap realisasi.
Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, kini menjadi lokasi prioritas yang dipertimbangkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) untuk pengembangan program pendidikan berasrama tersebut.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di wilayah timur NTB.
Untuk memastikan kesiapan lokasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo didampingi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung meninjau kawasan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima, Jumat (29/5/2026).
Dari hasil peninjauan awal, lahan yang tersedia dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mampu mendukung kebutuhan pembelajaran sekaligus fasilitas asrama bagi peserta didik.
“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” ujar Dody Hanggodo saat meninjau lokasi.
Menurut Dody, ketersediaan lahan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberlanjutan pembangunan Sekolah Rakyat.
Meski demikian, sejumlah kajian teknis masih harus diselesaikan sebelum proyek dapat memasuki tahap pembangunan.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi akses jalan menuju kawasan, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga keberadaan fasilitas di sekitar area yang direncanakan.
“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh realisasi Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan hibah yang telah disiapkan khusus untuk program tersebut.
“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” kata Gubernur Iqbal usai mendampingi Menteri PU melakukan peninjauan.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat dua alternatif lokasi yang tengah dikaji dengan luas masing-masing sekitar 13 hektare dan 18 hektare.
Kedua lahan tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan pendidikan berkonsep asrama yang menjadi ciri khas program Sekolah Rakyat.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya soal menghadirkan fasilitas pendidikan baru.
Program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul yang memiliki daya saing dan kesempatan lebih besar dalam menghadapi tantangan masa depan.
Saat ini pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan koordinasi serta kajian kelayakan guna memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.
Hingga tahap kajian berjalan, Desa Pandai di Kecamatan Woha masih menjadi kandidat terkuat untuk ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.
Jika terealisasi, kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima diyakini akan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB.
Program ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas, inklusif, dan berkualitas bagi anak-anak daerah, sekaligus menjadi fondasi lahirnya generasi masa depan yang lebih unggul.(PB02)
