JAKARTA, PERSBIRU.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) membawa pulang tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pengakuan tersebut diberikan atas kebijakan pemerintah daerah di sektor perumahan, pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara, di Jakarta, pada Kamis (17/9/2026), NTB mencatat satu capaian sebagai Terbaik 1 dan dua penghargaan sebagai Terbaik 2.
NTB meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Sementara itu, NTB juga meraih Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan tiga apresiasi tersebut menjadi refleksi atas arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Gubernur Iqbal.
Menurut Gubernur Iqbal, penilaian Kemendagri tidak hanya menggambarkan hasil akhir pembangunan. Apresiasi tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan yang disusun pemerintah daerah dinilai memiliki arah yang jelas pada tiga isu tersebut.
“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.
Capaian tersebut turut membawa dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar untuk NTB. Dana tersebut terdiri atas Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit.
Sementara masing-masing Rp1,5 miliar dialokasikan untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Pada sektor perumahan, Pemprov NTB akan mengarahkan program bedah rumah terutama kepada masyarakat yang tinggal di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Bagi pemerintah daerah, kualitas hunian menjadi salah satu bagian penting dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Persoalan rumah disebut menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan tingginya kemiskinan ekstrem.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelasnya.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa intervensi kemiskinan tidak hanya diarahkan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kondisi dasar tempat tinggal masyarakat.
Selain sektor perumahan, pendidikan menjadi bidang lain yang mendapat sorotan dalam apresiasi Kemendagri.
Pemprov NTB terus mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB, salah satunya melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal.
Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.
Melalui kebijakan ini, kepala sekolah dengan kinerja terbaik akan didorong untuk bertugas di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Gubernur Iqbal.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjawab kesenjangan kualitas layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok.
Bagi Pemprov NTB, pemerataan bukan hanya soal memperluas akses sekolah, tetapi juga memastikan kualitas sumber daya pengelola pendidikan dapat hadir di berbagai wilayah.
Meski memperoleh tiga apresiasi, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir dari kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, pengakuan dari pemerintah pusat justru harus menjadi pemicu agar berbagai kebijakan yang telah dirancang dapat diterjemahkan menjadi capaian konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, arah kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan adalah Program Desa Berdaya, khususnya untuk desa-desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. “Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” katanya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, apresiasi pemerintah daerah diberikan antara lain untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri, yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.
Dengan demikian, penghargaan yang diterima NTB mencakup sejumlah sektor yang bersinggungan langsung dengan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal, pendidikan, hingga lingkungan.
Apresiasi Kemendagri tidak hanya diterima Pemprov NTB. Sejumlah pemerintah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh penghargaan dalam berbagai kategori.
Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih apresiasi dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa apresiasi diberikan pada berbagai jenjang pemerintahan daerah di NTB, tidak hanya pada level provinsi.
Bagi Pemprov NTB, pengakuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah kebijakan pada akhirnya tidak berhenti pada penghargaan.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki kualitas hidup dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penghargaan dari Kemendagri pun menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan di bidang perumahan, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar berujung pada perubahan yang dirasakan masyarakat NTB.(PB01)
