BOGOR, PERSBIRU.COM – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih saat harus mencopot pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini terseret kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan Prabowo setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode anggaran 2025–2026.

Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Ketiganya diamankan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (3/6/2026) usai penggeledahan di kantor BGN.

Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu melakukan pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan ketiga pejabat itu pada Selasa malam (2/6/2026).

Sebagai penggantinya, pemerintah menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN. Ia akan didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Dalam pidatonya pada acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo mengaku keputusan mengganti pimpinan BGN bukanlah langkah yang mudah.

Ia bahkan secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya karena harus memberhentikan orang-orang yang selama ini dipercaya menjalankan tugas penting negara.

“Saya sebetulnya hari ini sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara,” ujar Presiden Prabowo.

Meski demikian, Presiden Prabowo memilih tidak banyak berkomentar mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.

“Saya tidak mau banyak komentar. Karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, seolah saya memengaruhi,” katanya.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa sebelum kasus dugaan korupsi MBG mencuat ke publik, dirinya telah menerima sejumlah laporan terkait adanya kejanggalan dalam tubuh BGN.

Laporan tersebut, kata dia, memuat indikasi penyimpangan yang diduga melibatkan unsur pimpinan lembaga.

“Jadi memang sudah beberapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan,” ungkapnya.

Menurut Presiden Prabowo, kualitas seorang pemimpin sangat menentukan arah organisasi yang dipimpinnya.

“Dalam setiap organisasi, pengaruh pimpinan sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” tegas Presiden Prabowo.

Menindaklanjuti laporan yang diterimanya, Presiden Prabowo mengaku langsung meminta pendalaman dengan memanggil sejumlah lembaga terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurutnya, Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi muda Indonesia sekaligus upaya menekan angka kemiskinan.

“Saya tanya, tolong saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat-sangat penting bagi negara. Menyangkut rakyat yang sangat perlu bantuan berpihak,” ujarnya.

Presiden Prabowo menegaskan Program MBG memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ia mencontohkan banyak negara maju yang menjadikan program makan bergizi bagi anak sekolah sebagai instrumen utama untuk memperbaiki kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan generasi penerus.

“Semua negara yang maju yang saya lihat menggunakan makan untuk anak-anak sekolah untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki fisik dan kecerdasan penerus. Program ini sangat penting. Dan kalau berhasil akan menimbulkan kemajuan sangat besar bagi negara kita,” katanya.

Hingga kini, kasus dugaan korupsi Program MBG masih dalam tahap penyidikan Kejagung. Pemerintah memastikan program prioritas nasional tersebut tetap berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN sambil menunggu proses hukum yang berlangsung.(PB01)