MATARAM, PERSBIRU.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi utama pembangunan yang lebih presisi, terukur, dan tepat sasaran.
Melalui implementasi program Satu Data Indonesia, NTB kini membidik predikat Sangat Baik pada penilaian Indeks Satu Data Indonesia (SDI) tingkat nasional.
Target tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mempercepat berbagai program prioritas daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga transformasi digital pemerintahan.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB bersama Bappeda NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data dan penanggung jawab data geospasial daerah, di Mataram, Kamis (11/6/2026).
Kepala Dinas Kominfotik NTB yang juga Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Halik, mengungkapkan bahwa hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif.
NTB berhasil mencatat nilai 75,85 dengan predikat Baik, melonjak signifikan dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di angka 53,44 atau kategori Cukup.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, Bappeda, BPS, Walidata, Walidata Pendukung, dan para produsen data yang terus berkolaborasi memperkuat tata kelola data pembangunan daerah,” ujar Ahsanul Halik yang akrab disapa AKA.
Menurutnya, penilaian Satu Data Indonesia tidak semata-mata mengukur banyaknya data yang dimiliki pemerintah daerah.
Aspek yang dinilai justru mencakup kualitas tata kelola data, dokumentasi, standar yang digunakan, kemudahan berbagi pakai data, hingga sejauh mana data tersebut dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Yang dinilai adalah bagaimana data itu dikelola, didokumentasikan, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan benar-benar digunakan dalam pengambilan kebijakan,” katanya.
AKA menegaskan, penguatan tata kelola data sejalan dengan arah pembangunan yang menjadi perhatian Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Menurutnya, kebijakan pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan melalui data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata,” tegasnya.
Ia menjelaskan, integrasi data akan membantu pemerintah dalam menentukan wilayah prioritas penanganan kemiskinan, memperkuat sektor pangan, mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus mempercepat transformasi digital pemerintahan yang saat ini menjadi agenda nasional.
Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, sebagian besar indikator penyelenggaraan Satu Data Indonesia di NTB telah menunjukkan perkembangan yang baik.
Data pembangunan daerah semakin lengkap, portal data daerah telah beroperasi, dan pemanfaatan data dalam berbagai program pembangunan terus meningkat.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama pada perencanaan data dan proses pemeriksaan data.
Salah satu fokus utama yang tengah digenjot adalah penyempurnaan standar data geospasial dan metadata yang menjadi komponen penting dalam penilaian nasional.
Sekretariat Forum Satu Data NTB, Suryani Eka Wijaya, optimistis NTB mampu menembus nilai di atas 90 dan meraih kategori Sangat Baik pada evaluasi mendatang.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB tengah menyiapkan berbagai langkah penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi serta penyusunan sejumlah regulasi pendukung tata kelola data.
Sementara itu, Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi mengungkapkan bahwa Bappeda NTB telah memetakan sedikitnya 155 peta tematik yang mendukung pembangunan daerah.
Sebagian peta tersebut telah terintegrasi ke dalam Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis lokasi.
“Penguatan data geospasial sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga kebencanaan,” ujarnya.
Dari sisi transformasi digital, Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan bahwa capaian Indeks Satu Data Indonesia juga berkontribusi terhadap penilaian Pemerintahan Digital (Pemdi).
Karena itu, penguatan tata kelola data tidak hanya berdampak pada kualitas informasi pembangunan, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Melalui sinergi antara Dinas Kominfotik, Bappeda, perangkat daerah, dan seluruh produsen data, Pemprov NTB optimistis target predikat Sangat Baik pada penilaian tahun 2026 dapat tercapai.
Lebih dari sekadar mengejar angka, penguatan Satu Data Indonesia di NTB diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. Yang terpenting adalah menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran,” pungkas AKA.(PB02)
