LOMBOK BARAT, PERSBIRU.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, setiap penyelenggara negara memikul amanah untuk mengabdi kepada masyarakat, sehingga seluruh program pembangunan wajib berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta ribuan masyarakat yang hadir, Prabowo menekankan bahwa seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi, TNI, Polri, hingga aparat penegak hukum, sejatinya merupakan pelayan rakyat.
Menurutnya, jabatan, kewenangan, dan berbagai fasilitas yang dimiliki pejabat negara berasal dari amanah rakyat sehingga harus digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Selain itu, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan status maupun latar belakang seseorang.
Ia menilai supremasi hukum menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan mendapat kepercayaan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan tekad pemerintah memberantas korupsi serta menghentikan berbagai kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan.
Menurutnya, setiap rupiah uang negara harus dimanfaatkan secara efektif dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden Prabowo juga memastikan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat hidup dalam kemiskinan maupun mengalami kesulitan memperoleh pangan.
Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama kedaulatan bangsa yang harus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan jaringan irigasi, peningkatan produktivitas, serta keberpihakan kepada petani sebagai ujung tombak produksi pangan nasional.
Tak hanya fokus pada sektor pangan, Presiden Prabowo juga menyampaikan optimisme pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.
Salah satu strategi yang tengah dikembangkan adalah penggunaan bahan bakar nabati B50 untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.
Menurut Presiden Prabowo, implementasi B50 berpotensi menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp170 triliun.
Dana tersebut, kata dia, dapat dialokasikan untuk mempercepat pembangunan bendungan, jaringan irigasi, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga berbagai proyek strategis lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Meski mengakui berbagai kebijakan strategis tidak selalu berjalan mudah, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan bangsa, sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kepentingan yang menghambat upaya mewujudkan kemandirian nasional.
Presiden Prabowo optimistis Indonesia mampu menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang berkeadilan, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, serta pembangunan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.(PB02)
