MATARAM, PERSBIRU.COM – Puluhan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) memadati kawasan Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026). Mereka menyuarakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Aksi tersebut berlangsung di tengah munculnya berbagai pro dan kontra terkait pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, termasuk di NTB.
Massa menilai program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun pergerakan ekonomi lokal.
Salah satu orator aksi, Arsa Ali Umar, menyebut Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang manfaatnya paling cepat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi rakyat.
“Program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari tenaga kerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, hingga penerima manfaat yang mendapatkan asupan gizi lebih baik,” ujarnya.
Arsa mengakui adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Namun, menurutnya, dukungan yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan bentuk komitmen masyarakat untuk memastikan program tetap berjalan sekaligus diawasi secara ketat.
Ia menegaskan masyarakat tidak ingin program yang dinilai bermanfaat tersebut dicederai oleh praktik-praktik penyimpangan, baik berupa manipulasi harga maupun penurunan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Menurut Arsa, jika sebelumnya ditemukan dugaan penyimpangan, hal itu lebih disebabkan oleh ulah oknum tertentu dan tidak mencerminkan pelaksanaan program secara keseluruhan.
“Yang harus diperbaiki adalah oknumnya, bukan programnya. Karena secara umum pelaksanaan MBG sudah berjalan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam orasinya, Arsa juga menyoroti dampak ekonomi yang dihasilkan dari Program MBG di NTB. Saat ini tercatat sekitar 861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai wilayah NTB.
Dengan estimasi anggaran operasional sekitar Rp1 miliar per dapur setiap bulan, nilai perputaran ekonomi yang dihasilkan mencapai sekitar Rp860 miliar per bulan.
Jika dihitung dalam setahun, perputaran dana tersebut diperkirakan menembus angka Rp10 triliun dan berpotensi terus menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Menanggapi anggapan bahwa program hanya menguntungkan segelintir mitra pelaksana, Arsa membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan sistem pengelolaan dan pencairan anggaran MBG diawasi secara berlapis.
Menurutnya, pencairan dana tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) maupun Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, pengelolaan keuangan juga diawasi melalui audit internal hingga pemeriksaan lembaga negara seperti BPK dan BPKP. “Dengan sistem pengawasan yang ada, peluang terjadinya kerugian negara sangat kecil,” tegasnya.
Gelombang aspirasi tersebut langsung mendapat respons dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang turun menemui massa aksi.
Di hadapan ribuan peserta aksi, Iqbal menegaskan dukungannya terhadap tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun ia juga mengingatkan keras adanya indikasi sejumlah pengelola SPPG yang masih mencari keuntungan tambahan melalui pembelian bahan baku.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menurunkan kualitas makanan yang diterima anak-anak dan bertentangan dengan tujuan utama program.
“Kalau nanti program ini terus berjalan dan masih ada yang melakukan praktik seperti itu, saya bersama Satgas dan BGN akan menjadi orang pertama yang menindak dan menutup dapurnya,” tegas Gubernur Iqbal.
Gubernur Iqbal mengaku telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi dan menemukan indikasi adanya pengelola yang masih mengambil margin tambahan di luar ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“Saya sudah turun langsung ke beberapa tempat. Masih ada yang mencari keuntungan tambahan dari bahan baku sehingga kualitas makanan menjadi menurun,” ungkapnya.
Gubernur Iqbal menegaskan Program MBG tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan pribadi. Menurutnya, setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah harus benar-benar digunakan untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi.
Karena itu, ia meminta seluruh pengelola SPPG yang masih melakukan praktik tersebut untuk segera menghentikannya.
“Kalau ada yang masih mengambil margin tambahan dari bahan baku, berhenti mulai hari ini. Tobat, istigfar, dan luruskan niat,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Gubernur Iqbal berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi Aliansi Rakyat NTB kepada pemerintah pusat.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah, Pemprov NTB akan memastikan setiap masukan masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi bahan evaluasi di tingkat nasional.
“Aspirasi masyarakat harus disampaikan. Apa yang menjadi perhatian daerah akan kami teruskan kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.(PB02)
