MATARAM, PERSBIRU.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tengah menyiapkan satu instrumen yang diharapkan mampu mengubah cara pimpinan daerah membaca persoalan pembangunan: Dashboard Eksekutif berbasis data.

Bukan sekadar layar yang menampilkan angka dan grafik, dashboard tersebut dirancang menjadi pusat informasi strategis bagi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah NTB untuk memantau kinerja, mengevaluasi program, mengendalikan pembangunan hingga mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Tahap finalisasi rancangan Dashboard Eksekutif dibahas dalam Lokakarya Perumusan Rancangan Akhir Dashboard Eksekutif Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Rabu (19/8/2026).

Lokakarya ini menjadi bagian penting dari upaya Pemprov NTB memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.

Rancangan dashboard tidak hanya dibedah dari sisi tampilan, tetapi juga dari aspek kebutuhan informasi pimpinan, kualitas data, mekanisme produksi hingga proses verifikasi dan pemutakhiran data.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi.

Menurutnya, perubahan yang lebih penting justru terletak pada cara pemerintah bekerja dan mengambil keputusan.

“Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi bagaimana kita melakukan perubahan dalam cara kerja pemerintah. Bagaimana pemerintah bertumpu pada intuisi menuju pemerintahan yang bertumpu pada bukti, fakta, dan data,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan arah transformasi digital Pemprov NTB: data harus menjadi fondasi kebijakan, bukan sekadar pelengkap laporan administratif.

Ahsanul Khalik mengatakan kualitas pemerintahan tidak cukup dinilai dari seberapa banyak program yang dijalankan.

Pemerintah juga harus mampu memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan informasi yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, data dipandang sebagai aset strategis yang dapat memperkuat pemanfaatan sumber daya pemerintah lainnya, baik sumber daya manusia maupun anggaran.

“Data harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, pengendalian pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Pengembangan Dashboard Eksekutif tersebut tidak berdiri sendiri. Pemprov NTB menempatkan NTB Satu Data sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun ekosistem pemerintahan berbasis data.

Platform tersebut dikembangkan sebagai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, dengan mengacu pada prinsip standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas, serta satu sumber data resmi yang dapat digunakan sebagai rujukan pemerintah.

Penataan data sektoral juga terus dilakukan. Dari sebelumnya sekitar 1.961 dataset sektoral, proses validasi dan penyederhanaan menghasilkan sekitar 921 jenis data yang diproduksi oleh 43 perangkat daerah pada 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas data sekaligus mengurangi potensi duplikasi.

“Data yang kita miliki harus benar-benar berkualitas, jangan sampai ada data yang judulnya berbeda tetapi isinya sama, atau judulnya sama tetapi isinya berbeda. Ini yang sedang kita padukan dan validasi,” jelas Ahsanul Khalik.

Penataan tersebut menjadi penting karena keputusan pemerintah akan sangat bergantung pada kualitas informasi yang digunakan. Data yang tidak sinkron atau memiliki definisi berbeda berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Pemprov NTB juga mendorong integrasi data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Integrasi tersebut diharapkan membuat proses pertukaran data berlangsung lebih cepat, akurat, dan tetap sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sejumlah penjajakan integrasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga mulai dilakukan, di antaranya dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur.

Pimpinan Program SKALA NTB, Anja Kusuma, mengatakan lokakarya tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai bentuk dashboard dan jenis informasi yang dibutuhkan pimpinan daerah.

Saat ini, rancangan Dashboard Eksekutif telah memasuki tahap akhir sebelum dipresentasikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah NTB.

Anja mengibaratkan dashboard tersebut seperti panel pada kendaraan. “Dashboard ini kami analogikan seperti dashboard pada kendaraan. Data yang kompleks dan sebelumnya tersaji dalam laporan panjang perlu diubah menjadi informasi visual yang ringkas, sederhana, mudah dipahami, dan dapat dilihat dalam satu layar,” jelasnya.

Konsep tersebut menjadi salah satu kunci pengembangan Dashboard Eksekutif. Pimpinan daerah tidak lagi harus membaca tumpukan laporan untuk mengetahui kondisi terbaru suatu program.

Informasi penting diharapkan dapat terlihat secara ringkas melalui indikator, tren, capaian, hingga status pelaksanaan program.

Dalam lokakarya, peserta membahas kebutuhan data pimpinan, perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagai produsen data, mekanisme produksi dan verifikasi, serta alur pengelolaan data sebelum informasi ditampilkan dalam dashboard.

Dashboard Eksekutif NTB dirancang memuat berbagai informasi strategis daerah.

Di antaranya indikator kinerja utama kepala daerah dan perangkat daerah, target dan realisasi, tren kinerja, program dan penerima manfaat, program prioritas daerah, pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, pelaksanaan APBD, Program Strategis Nasional (PSN), serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dengan cakupan tersebut, dashboard diharapkan menjadi semacam ruang kendali digital bagi pimpinan daerah.

Perkembangan kinerja perangkat daerah dapat dipantau. Program yang terlambat dapat segera diidentifikasi. Kondisi anggaran dapat dilihat lebih cepat. Begitu pula tindak lanjut pengaduan masyarakat dan capaian pelayanan dasar.

Data program dan penerima manfaat juga akan diarahkan untuk menampilkan sasaran, lokasi, jumlah penerima, bentuk intervensi, serta perkembangan hasil program.

Informasi tersebut dapat membantu pemerintah mendeteksi kemungkinan tumpang tindih program sekaligus memastikan intervensi pembangunan berjalan lebih terpadu.

Salah satu kekuatan yang ingin dibangun melalui Dashboard Eksekutif adalah kemampuan menghubungkan data dari berbagai sektor.

Ahsanul Khalik mencontohkan data penyandang disabilitas pada sektor sosial yang dapat dikaitkan dengan data pendidikan.

Keterhubungan tersebut dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan fasilitas pendidikan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Keputusan pembangunan tidak cukup hanya berdasarkan data dari satu perangkat daerah. Kita perlu menggabungkan berbagai sumber data agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa integrasi data bukan hanya persoalan teknologi. Di baliknya terdapat kebutuhan untuk mengubah pola kerja birokrasi agar antarperangkat daerah tidak lagi bekerja dengan data masing-masing secara terpisah.

Dashboard juga diharapkan memperkuat akuntabilitas. Pimpinan dapat melihat perkembangan indikator berdasarkan data yang terukur dan diperbarui secara berkala, kemudian memberikan arahan atau evaluasi apabila ditemukan program yang belum mencapai target.

Pada akhirnya, Pemprov NTB ingin menggeser pola pelaporan pemerintahan dari sekadar laporan administratif menuju pelaporan berbasis data aktual, terukur, dapat ditelusuri, dan terus diperbarui.

Alurnya dimulai dari perangkat daerah sebagai produsen data. Data kemudian melalui proses integrasi, validasi, verifikasi, dan pemutakhiran dalam ekosistem NTB Satu Data sebelum disajikan melalui Dashboard Eksekutif.

Informasi tersebut selanjutnya menjadi bahan analisis bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan, intervensi pembangunan, serta mengukur dampaknya bagi masyarakat.

Jika seluruh ekosistem tersebut berjalan konsisten, Dashboard Eksekutif NTB tidak lagi sekadar menjadi alat visualisasi.

Lebih jauh, dashboard ini diproyeksikan menjadi bagian dari mesin pengambilan keputusan pemerintah daerah—menghubungkan data, kinerja, anggaran, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat dalam satu ruang informasi yang lebih cepat dibaca.

Target akhirnya jelas: membangun pemerintahan NTB yang semakin efektif, terintegrasi, responsif, transparan, dan berbasis bukti, sehingga setiap kebijakan tidak hanya terlihat baik dalam laporan, tetapi benar-benar memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.(PB02)