JAKARTA, PERSBIRU.COM – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat kualitas pelayanan publik demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Hal itu disampaikan Fauzan Khalid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Menurut legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II/Pulau Lombok itu, peningkatan pelayanan harus diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja di internal ATR/BPN, termasuk memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti merugikan masyarakat.
“Mari kita sama-sama melakukan evaluasi pelayanan masyarakat. Kita benahi kalau ada yang kurang dan tindak tegas staf nakal yang merugikan masyarakat,” tegas Fauzan Khalid.
Mantan Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) itu optimistis ATR/BPN mampu meningkatkan kualitas layanannya di bawah kepemimpinan Menteri ATR/BPN saat ini. Bahkan, ia berharap pelayanan publik kementerian tersebut dapat masuk dalam lima besar terbaik secara nasional.
“Kita evaluasi ke dalam dulu, tapi saya yakin dengan semangat Pak Menteri, pelayanan masyarakat akan lebih baik dan bisa masuk urutan lima besar,” ujarnya.
Fauzan Khalid menilai setiap laporan atau pengaduan masyarakat tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, setiap kasus harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan secara menyeluruh.
Menurutnya, respons yang cepat dan tindak lanjut yang nyata menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap ATR/BPN.
“Setiap ada persoalan, perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan secara menyeluruh. Jangan dilihat sebagai kasus terpisah dan berdiri sendiri. Mari kita sama-sama perbaiki sistem secara komprehensif,” katanya.
Fauzan Khalid juga menyoroti masih adanya oknum pegawai ATR/BPN yang diduga terlibat dalam praktik mafia tanah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa oknum tersebut hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan aparatur yang selama ini bekerja secara profesional melayani masyarakat.
Karena itu, ia meminta pengawasan internal diperketat dan sanksi tegas diberikan kepada setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran agar menimbulkan efek jera.
“Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Karena tindakan satu orang yang kurang terpuji, nama baik lembaga dan pegawai lain yang bekerja dengan baik ikut tercoreng. Karena itu, mari bersama-sama melakukan pembenahan apabila ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Fauzan Khalid kembali menekankan bahwa seluruh aduan masyarakat harus segera direspons dan ditindaklanjuti secara cepat agar pelayanan publik semakin baik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ATR/BPN terus meningkat.
“Layani masyarakat secara efisien, cepat, dan ramah,” pungkas Anggota Komisi II DPR RI tersebut.(PB01)
