JAKARTA, PERSBIRU.COM – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas dukungannya kepada sejumlah pemerintah daerah (pemda) dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah.
Menurut Fauzan Khalid, bantuan yang diberikan Kemendagri berupa berbagai peralatan dan mesin pengolahan sampah bernilai miliaran rupiah menjadi langkah strategis untuk membantu daerah mengatasi persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah Indonesia.
“Penyelesaian persoalan sampah tidak hanya dilakukan di hilir, tetapi juga harus dimulai dari hulu, yaitu rumah tangga. Karena itu, Kemendagri bersama pemerintah daerah perlu secara masif mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya,” ujar Fauzan Khalid dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP, Ketua DKPP, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Mantan Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) tersebut menilai kebiasaan memilah sampah sejak rumah tangga akan membantu mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mempercepat proses daur ulang, sekaligus menekan dampak pencemaran lingkungan.
Fauzan Khalid menegaskan, sampah seharusnya tidak lagi dipandang sebagai masalah semata, melainkan dapat diubah menjadi instrumen pembangunan yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat.
“Sampah bisa menjadi bagian dari pembangunan yang produktif. Karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengelola dan menyelesaikan persoalan sampah dengan baik,” katanya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II/Pulau Lombok itu juga mengapresiasi langkah Kemendagri yang sejauh ini telah membantu belasan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah melalui berbagai program dan bantuan sarana pendukung.
Selain menyoroti isu lingkungan, Fauzan Khalid juga mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat.
Ia menilai sektor pertanian, kelautan, dan usaha mikro harus menjadi fokus utama pemberdayaan ekonomi lokal guna meningkatkan daya beli masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurutnya, optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga perlu terus dilakukan dengan memperkuat aktivitas perdagangan lintas negara serta mengembangkan kawasan di sekitar PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Wilayah perbatasan harus menjadi beranda terdepan yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat,” ujarnya.
Fauzan Khalid juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak, termasuk melalui rehabilitasi belasan ribu rumah tidak layak huni di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI tersebut turut menyoroti percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia meminta OIKN menerapkan strategi pemanfaatan fasilitas secara bertahap terhadap berbagai infrastruktur yang telah selesai dibangun.
Menurut Fauzan Khalid, pengoperasian fasilitas perkantoran secara bertahap perlu dilakukan seiring percepatan pembangunan kawasan, sehingga target fungsionalitas IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028 dapat tercapai sesuai rencana.
“Fasilitas yang sudah selesai dibangun harus segera dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak nyata terhadap percepatan pengembangan IKN,” pungkasnya.(PB01)
