LOMBOK TIMUR, PERSBIRU.COM – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengingatkan seluruh petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 agar mengutamakan akurasi dan validitas data dengan turun langsung ke lapangan.
Ia menegaskan, pendataan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan informasi dari pihak ketiga atau sekadar mendengar cerita orang.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Iron, demikian Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin ini biasa disapa, saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Selong, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, petugas sensus memegang peran strategis sebagai ujung tombak penyedia data yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah maupun nasional di masa mendatang.
“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu data yang disajikan harus betul-betul valid dengan mendatangi langsung warga. Jangan mendata dari jauh dengan mendengar cerita pihak ketiga,” tegas Bupati Iron.
Ia menekankan bahwa tugas petugas sensus tidak hanya mencatat data, tetapi juga memastikan setiap informasi yang dikumpulkan akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kualitas data yang dihasilkan akan sangat menentukan ketepatan arah pembangunan dan program pemerintah ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, H. Wahyudin, turut mengingatkan pentingnya menjaga kualitas hasil pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, data yang diperoleh melalui sensus ini akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Data yang akurat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Karena itu hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Wahyudin.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi agenda strategis nasional untuk memetakan kondisi dan perkembangan berbagai sektor usaha di Indonesia.
Hasil pendataan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aktivitas ekonomi masyarakat serta menjadi rujukan dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.(PB07)
